Headlines

BERITA PELAYARAN

BERITA PENDIDIKAN

BUKU PELAUT

Menyambut tahun ajaran baru 2018 – 2019, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta (STIP) akan membuka  pendaftaran baru SIPENCATAR 2018. Bagi lulusan SMU/ SMA/SMK dan lain-lain yang lagi cari kampus buat kuliah daftarkan  segera ke STIP dan pilihlah program studi yang diminati.


Adapun program studi di STIP yang dibuka oleh STIP, yaitu:
  1. Program Studi D.IV Nautika
  2. Program Studi D.IV Teknika
  3. Program Studi D.IV Kalk
Sekilas info persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar SIPENCATAR 2018 STIP adalah  :
  1. Program Studi D.IV Nautika, lulusan dari  SMU/MA IPA, SMK Pelayaran Jurusan Nautika, Diklat Pelaut IV Pembentukan Pelaut dan ANT-IV.
  2. Program Studi D.IV Teknika, lulusan dari  SMU/MA (IPA) / SMK Pelayaran Jurusan Teknika, SMK/MA Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika (kecuali audio video), Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Pendinginan dan Tata Udara dan Teknik Perkapalan untuk program Keahlian Instalasi Permesinan Kapal, Teknik Pengelasan Kapal, Teknik Instrumentasi Industri dan Teknik Mekatronika, Diklat Pelaut IV Pembentukan dan ATT-IV.
  3. Program Studi D.IV KALK, lulusan dari SMU/MA (IPA/IPS), SMK/MAK Jurusan Bidang Keahlian Bisnis, Manajemen Program  Keahlian Administrasi Perkantoran, Akuntansi, Pemasaran, Perbankan, Asuransi dan Usaha Kecil Menengah.
  4. Usia maksimum 23 tahun pada bulan September tahun pelaksanaan seleksi
  5. Jenis kelamin : Pria atau Wanita
  6. Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama masa pendidikan dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Asli dari Kelurahan / KUA
  7. Tinggi badan minimal Pria 160 cm dan Wanita 155 cm
  8. Bagi yang masih duduk di kelas XII SLTA wajib melampirkan Surat Keterangan dan Kepala Sekolah sebagai peserta ujian nasional
  9. KTP bagi peserta yang berusia diatas 17 Tahun
  10. Kartu Keluarga bagi yang belum memiliki KTP
  11. Akte Kelahiran
  12. Ijazah / STTB
  13. Nilai Ujian Nasional
  14. Pas Photo terbaru ukuran 4x6 cm berwarna latar belakang merah 2 lembar, Pas Photo terbaru ukuran 3x4 cm berwarna latar belakang merah 2 lembar
  15. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
  16. Tidak buta warna, memenuhi standar penglihatan,standar pendengaran, dan tidak menggunakan alat bantu penglihatan (kacamata/lensa kontak) dijelaskan dengan Surat Keterangan Dokter
  17. Sehat jasmani & rohani serta berkelakuan baik
  18. Membayar biaya pendaftaran, sesuai dengan ketentuan
Bagi yang berminat untuk jadi taruna & taruni kebanggaan STIP, simak  alur  “Tahapan Pendaftaran dan Seleksi Calon Taruna Diploma IV Tahun 2018” di bawah ini :
Jangan lewatkan kesempatan ini dan daftarkan  segera dirimu ke  “PENDAFTARAN ONLINE” :  www.sipencatar.dephub.go.id

Sumber : stipjakarta.dephub.go.id

Senin, 12 Pebruari 2018. Dalam rangka memeriahkan Dies Natalis ke-25 SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri, diselenggarakan berbagai macam acara baik kejuaran olahraga antar kelas maupun kegiatan kesenian. Adapun Tujuan dari rangkaian kegiatan tersebut adalah mengisi acara Dies Natalis dengan kegiatan yang positif, prestatif dan menghibur.

Dies Natalis merupakan suatu peringatan atas hari lahir, yang di dalam sejumlah besar budaya dianggap sebagai peristiwa penting yang menandai awal perjalanan kehidupan. Oleh karena itu, secara turun-temurun peringatan itu dirayakan dengan penuh syukur dan kebahagiaan.


Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan saat Dies Natalis SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri meliputi:
1. Upacara Pembukaan (Senin, 12 Pebruari 2018)

2. Lomba Adzan dan Qiro’ah (Senin, 12 Pebruari 2018)
3. Lomba Tradisional Gobak Sodor (Selasa, 13 Pebruari 2018)

4. Lomba Renang (Selasa, 13 Pebruari 2018)

5. Lomba Bola Volly (Rabu, 14 Pebruari 2018)

6. Lomba Futsal (Kamis, 15 Pebruari 2018)

7. Gerak Jalan dan Pentas Seni (Sabtu, 17 Pebruari 2018)

8. Acara Puncak sekaligus Penutupan (Rebana, Pemotongan Tumpeng & Orkes)



9. Pertunjukan Kesenian Tradisional Jaranan (Minggu, 18 Pebruari 2018)

Sumber : smkpelayaranhangtuahkediri.sch.id
Uji Kompetensi Keahlian (UKK) adalah bagian dari intervensi Pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Pelaksanaan UKK bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa pada level tertentu sesuai Kompetensi Keahlian yang ditempuh selama masa pembelajaran di SMK. UKK terdiri dari Ujian Praktik Kejuruan yang umumnya diselenggarakan sebelum pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Teori Kejuruan yang merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan Ujian Nasional.

Ujian Praktik Kejuruan dapat dilaksanakan menggunakan standar yang ditetapkan oleh industri, Lembaga Sertifikasi Profesi dan perangkat uji yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tempat-tempat uji kompetensi. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan UKK harus dinyatakan layak sebagai tempat uji kompetensi oleh koordinator Ujian Nasional Tingkat Provinsi atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Perangkat ujian praktik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersifat terbuka dan peserta uji dapat berlatih menggunakan perangkat ujian tersebut sebelum pelaksanaan ujian.

Secara umum perangkat Uji Kompetensi Keahlian terdiri atas :
  1. Kisi-kisi Soal/Ujian Teori kejuruan (KST). Kisi-kisi soal ujian Teori Kejuruan merupakan konsep, prinsip-prinsip, prosedur, materi,bahan, dan lain-lain yang harus dikuasai peserta uji dalam melaksanakan pekerjaan bidang tertentu. Kisi-kisi ujian Teori kejuruan terbuka untuk umum.
  2. Soal Teori Kejuruan (STK) adalah berupa soalpilihan ganda dengan 5 opsi jawaban. Soal Teori Kejuruan terdiri dari model Ujian Nasional Berbasis Kertas (Paper-based Test) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (Computer-based Test).
  3. Kisi-kisi Soal Praktik Kejuruan (KSP). Kisi-kisi soal ujian Praktik Kejuruan merupakan kompetensi utama Standar Kompetensi danKompetensi Dasar yang harus dikuasai peserta uji dalam melaksanakan pekerjaan bidang tertentu. Kisi-kisi ujian Praktik kejuruan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan perangkat ujian praktik kejuruan (Soal Praktik Kejuruan, LembarPedoman Penilaian, dan Instrumen Verifikasi)
  4. Soal Praktik Kejuruan (SPK) adalah berupa penugasanbagi peserta uji untuk membuat atau proses dan mengerjakan suatu produk/jasa
  5. Lembar Pedoman Penilaian Soal Praktik (PPsp) adalah rubrik yang digunakan untuk pemberian skor setiap komponen penilaian. Lembar penilaian memuat komponen penilaian, sub-komponen penilaian, pencapaian kompetensi, dan kriteria penilaian.
  6. Instrumen Verifikasi Penyelenggara Ujian Praktik Kejuruan (InV) adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kelayakan satuan pendidikan atau institusi lain sebagai tempat penyelenggaraan ujian Praktik Kejuruan. Instrumen verifikasi memuat standar persyaratan peralatan utama, standar persyaratan peralatan pendukung,standar persyaratan tempat/ruang serta memuat persyaratan penguji yang terdiri atas penguji internal dan eksternal
Adapun dokumen yang dapat diakses secara publik adalah :
  1. Kisi-kisi Ujian Teori Kejuruan
  2. Instrumen Ujian Praktik Kejuruan
  3. POS Ujian Nasional
  4. Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian
Sumber : psmk.kemdikbud.go.id
Prakerin (Praktek Kerja Industri) adalah kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di Dunia Usaha/Dunia Industri dalam upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu taruna/taruni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Hang Tuah Kediri dengan kompetensi (kemampuan) taruna/taruni sesuai bidangnya dan juga menambah bekal untuk masa–masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin banyak serta ketat dalam persaingannya seperti di masa sekarang ini khusunya dalam bidang ilmu pelayaran.

Untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan dan sesuai dengan tujuan Prakerin itu sendiri maka disusun Buku Panduan Prakerin Tahun 2018 untuk taruna/taruni yang sedang melakukan kegiatan di Dunia Usaha/Dunia Industri khususnya di perusahaan-perusahaan pelayaran dalam negeri.

Berikut ini Buku Panduan Prakerin yang sudah kami susun yang sudah disesuaikan dengan program keahlian masing-masing yaitu :
1. Nautika Kapal Niaga


2. Teknika Kapal Niaga

Senin, 5 Pebruari 2018. Dalam rangka menekan terjadinya gangguan Kamtibmas khususnya Preman, Premanisme, kenakalan remaja, penyalahgunaan Narkoba, KDRT, perkelahian antar kelompok masyarakat, pencegahan penyakit masyarakat, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta gangguan Kamtibmas lainnya, Polres Kediri menyelenggarakan sosialisasi Operasi Bina Kusuma Semeru 2018 yang dilaksanakan di Kampus 2 (Timur GOR).


Seperti yang disampaikan, Polres Kediri Kota akan menggelar Operasi Bina Kusuma Semeru selama 15 hari, terhitung mulai tanggal 5 sampai 18 Pebruari 2018. Operasi  Bina Kusuma Semeru 2018 lebih mengedepankan kegiatan preemtif yang didukung dengan kegiatan intelejen. Operasi bertujuan mencegah dan menekan terjadinya gangguan kamtibmas di wilayah Jawa Timur sehingga menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

Acara yang dihadiri taruna/taruni SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri Khususnya kelas X dan XI, dimulai pukul 09.00 WIB sampai 10.30 WIB berjalan lancar dan tertib. Para taruna/taruni sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut dan memahami apa yang disampaikan bapak-bapak Polres Kediri Kota. 

Diharapkan taruna/taruni SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri sebagai generasi yang paling rentan terhadap gangguan Kamtibmas bisa mengantasipasinya sesuai arahan yang diberikan Polres Kediri Kota.

Sumber : smkpelayaranhangtuahkediri.sch.id
 


Sabtu, 17 Pebruari 2018. Dies Natalis dalam pengertiannya merupakan suatu peringatan atas hari lahir yang di dalam sejumlah besar budaya dianggap sebagai peristiwa penting yang menandai awal perjalanan kehidupan. 
 
Dies natalis pasti mempunyai makna atau arti. Setiap lembaga pasti memiliki makna yang berbeda. Namun di setiap makna tersebut, pasti ada harapan agar lembaga tersebut menjadi lebih baik. Dan perayaan ini juga bermakna agar setiap orang di instansi tersebut dapat mengetahui kapan berdirinya instansi mereka. Dengan begitu, orang-orang dapat mengetahui sedikit sejarah yang dapat membuat mereka lebih menghargai para pendiri instansi tersebut dan lebih mencintai instansinya. 

Sebenarnya, dies natalis atau perayaan suatu lembaga tidak harus selalu dirayakan. Namun semua itu terserah kepada pihak lembaga, namun ada banyak hal yang bisa dilakukan saat acara perayaan dies natalis. 

Tahun ini SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri selaku lembaga pendidikan dalam bidang pelayaran menyelenggarakan serangkaian acara dan perlombaan untuk memeriahkan dies natalisnya yang ke-25.

Seperempat abad SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri telah berdiri, dalam perjalanannya mengalami banyak halang rintang dalam upaya memajukan pendidikan khususnya bidang pelayaran. Kemajuan demi kemajuan telah dicapai, banyak prestasi telah diukir para taruna/taruninya menjadikan SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri menjadi satu-satunya lembaga pendidikan kemaritiman terkemuka se-karisidenan Kediri.

Ribuan pelaut telah dicetak dan ribuan taruna/taruni telah ditempa di lembaga pendidikan ini, menjadikan mereka manusia-manusia yang kuat dan berkarakter kuat yang siap menghadapi tantangan global.

Akankah kedepannya SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri akan tetap eksis dan berdiri tegak? Semua itu tergantung kita semua sebagai warga kampus biru. Bukan mewahnya gedung yang harus dibangun atau lengkapnya sarana-prasarana yg harus dipenuhi akan tetapi hal yang paling menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan terletak pada keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya prestasi dan kesuksesan para taruna/taruninya.


Selamat untuk Dies Natalis SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri ke-25.
Semoga selalu jaya, berguna bagi Nusa dan Bangsa!
PRAKERIN (Praktek Kerja Industri) adalah kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di Dunia Usaha Atau Dunia Industri dalam upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu taruna/taruni SMK dengan kompetensi (kemampuan) peserta didik sesuai bidangnya dan juga menambah bekal untuk masa – masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semangkin banyak serta ketat dalam persaingannya seperti di masa sekarang ini.


Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan prosedur tertentu, bagi peserta didik dalam hal ini adalah taruna/taruni SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri yang bertujuan untuk magang disuatu tempat kerja, baik dunia usaha maupun didunia industri setidaknya sudah memiliki kemampuan dasar sesuai bidang yang digelutinya khususnya bidang pelayaran atau sudah mendapatkan bekal dari pembimbing disekolah untuk memiliki ilmu-ilmu dasar yang akan diterapkan dalam dunia usaha atau dunia Industri. 

Alasan utama mengapa para taruna/taruni harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dasar sesuai bidangnya agar dalam pelaksanaan Praktek Kerja Industri tidak mengalami kendala dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dasar yang kemungkinan besar dalam proses praktek kerja industri mendapatkan ilmu-ilmu baru yang tidak diajarkan di Lembaga Kejuruan terkait.


Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Industri ini diharapkan setiap taruna/taruni mampu mengikuti kegiatan kerja serta memahami kegiatan kerja yang dilakukan di dunia Usaha ataupun di dunia Industri agar taruna/taruni tersebut dapat mencapai serta mendapatkan sesuatu yang baik dan berguna bagi dirinya serta agar taruna/taruni tersebut mampu menunjukan kinerjanya secara maksimal apa yang telah dilakukannya selama berada di dunia Usaha atau dunia Industri sehingga mampu membuat dirinya diperhitungkan di dunia usaha atau dunia industri.


Prakerin memberikan dan sekaligus mengajarkan kepada anak didik akan dan bagaimana kehidupan di dunia kerja sesungguhnya, disamping ajang uji coba ilmu yang ia pelajari  dalam hal ini ilmu pelayaran.


Melalui Prakerin taruna/taruni diharapkan mampu memahami tentang bagaimana tata dan aturan di dunia industri/usaha, sehingga ketika ia nantinya tamat ia sudah benar-benar siap bekerja baik secara keilmuan maupun secara kejiwaan dan  mental.
JAKARTA (21/2) – ​Sebagai salah satu negara ASEAN, Indonesia melalui Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut turut mendukung terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui peningkatan kerjasama-kerjasama regional guna meningkatkan konektivitas di kawasan ASEAN.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui keterlibatan Indonesia pada kerjasama regional Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Peran dari institusi sub-kawasan BIMP-EAGA sangat penting sebagai perpanjangan tangan dari MEA untuk meningkatkan konektifitas dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi Negara anggota.
Demikian disampaikan oleh Direktur Lalulintas dan Angkutan Laut, Dwi Budi Sutrisno saat ditemui di kantor pusat Kementerian Perhubungan hari ini (21/2) di Jakarta.

“Sub-regional connectivity adalah salah satu isu yang menonjol dalam kerja sama ekonomi sub-regional termasuk BIMP-EAGA karena diharapkan dapat mendukung terwujudnya regional connectivity di wilayah ASEAN sebagaimana yang termaktub dalam ASEAN Master Plan on Connectivity,” jelas Dwi Budi.

Untuk itu, pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas, menurut Dwi, menjadi pokok pembahasan utama pada Sea Linkages Working Group yang diadakan pada Pertemuan BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting (SPM) ke-10, yang diselenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 11-14 Februari 2018 lalu.

Pada pertemuan dimaksud, Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Hubungan Ekonomi dan Kebudayaan, Raldi Koestoer, mengetuai Delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, BKPM, BPS, BNPP, Pemprov Kaltara, Kadin Sulawesi Selatan, serta Kadin Sulawesi Utara.

Adapun Ditjen Perhubungan Laut pada pertemuan dimaksud tergabung dalam Sea Linkage Working Group (SLWG) yang dipimpin oleh Malaysia sebagai ketuanya.
Dwi Budi, menjelaskan, bahwa pada SLWG, Indonesia telah mengupdate Priority Infrastructure Project (PIPs), proyek-proyek pembangunan dan pengembangan pelabuhan, yakni proyek Manado-Bitung Link (Bitung International Port Expansion), Manado-Bitung Link (Manado Port Expansion), dan Makassar New Port.

Dwi berujar bahwa, proyek Bitung International Port Expansion Fase I telah selesai pada tahun 2017 kemarin, sedangkan Fase II rencananya akan berlangsung mulai 2018 hingga 2021, di antaranya reklamasi pada sisi selatan, dredging, lanjutan pembangunan dermaga 4 dan pembangunan pergudangan.

“Rencananya kita akan menyelesaikan Rencana Induk Pelabuhan pada tahun 2018, sehingga diharapkan pembangunan konstruksi dapat dimulai pada tahun 2019, sedangkan Fase III akan kita mulai pada tahun 2021-2024,” jelas Dwi.

Sedangkan proyek Manado Port Expansion Fase I (2018-2021) meliputi pembangunan dermaga, reklamasi untuk container yard serta pembangunan trestle telah dimulai dan diharapkan selesai tepat waktu sehingga dapat dilanjutkan ke Fase II (2021-2024) di mana akan dilakukan pembangunan dermaga reklamasi untuk container yard dan perluasan container yard dan dilanjutkan ke Fase III, yang rencananya akan dilaksanakan pada kurun waktu 2024-2029.

Adapun untuk Proyek Makassar New Port telah memasuki Fase I (2018-2021), yang meliputi pembangunan dermaga, reklamasi untuk container yard, dredging breakwater dan akses jalan. Pada fase ini disiapkan juga untuk pembangunan terminal container dengan kapasitas 1 Juta TEUs per tahun.

Pada SLWG ini, Indonesia juga membahas mengenai update proyek-proyek Strategis (Strategic Priority), meliputi Davao-General Santos-Bitung Shipping Services dan Non-Convention Sized Ship.
“Rute Davao-General Santos-Bitung ini direncanakan dapat dimulai pada bulan Maret 2018 mendatang. Kemarin kita sudah membahas usulan penggunaan kapal berkapasitas 120 TEUs dan 200 penumpang untuk melayani rute ini dan juga mengenai komoditi yang dapat diangkut, yaitu ikan, agrikultur, steel bars, artonmiz asphalt/concrete instant, buah kalengan, dan commercial goods,” kata Dwi.

Namun demikian, Dwi menambahkan bahwa masih perlu dilakukan konsolidasi dengan Kementerian/Lembaga/Institusi terkait mengenai persetujuan dan perizinan, serta keberlangsungan rute ini.

Pada SLWG, dibahas pula mengenai Non-Convention Sized Ship, yaitu mengenai keberlanjutan dari shipping services di antara negara-negara anggota BIMP-EAGA yang memungkinkan terlaksananya kegiatan ekspor-impor barang-barang komersial. Adapun pelaksanaannya akan dilakukan secara bilateral melalui MOU on NCSS antara negara anggota BIMP-EAGA. “Rencananya, kita akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Malaysia pada bulan Maret mendatang,” tambah Dwi.

Selain proyek-proyek terkait Sektor Transportasi, pada SLWG ini dibahas pula mengenai kemungkinan untuk meningkatkan jumlah rute pelayaran cruise di antara negara-negara anggota BIMP-EAGA, yang merupakan proyek yang berkaitan dengan Sektor Pariwisata. Dengan meningkatnya rute pelayaran cruise diharapkan secara otomatis dapat meningkatkan jumlah turis. Penyediaan infrastruktur yang memadai oleh setiap negara anggota tentunya diperlukan guna mencapai output yang diharapkan.

Terkait hal tersebut, Indonesia telah menawarkan 4 (empat) Pelabuhan sebagai destinasi wisata dalam wilayah BIMP EAGA untuk dikembangkan, yaitu Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Bitung/Manado, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Tarakan.

“Untuk proyek ini, kita membutuhkan dukungan dari Sektor Pariwisata dalam bentuk promosi dan pemasaran, sehingga pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana pelabuhan diharapkan dapat berkembang seiring dengan meningkatnya daya Tarik wisatawan untuk berkunjung,” tutup Dwi.
Sebagai informasi, kerja sama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dibentuk secara resmi pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-1 di Davao City, Filipina pada tanggal 26 Maret 1994. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara BIMP-EAGA. Para pelaku usaha diharapkan menjadi motor penggerak kerja sama dimaksud sedangkan pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator.

Wilayah Indonesia yang menjadi anggota BIMP-EAGA adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Pertemuan tertinggi BIMP-EAGA adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kemudian Pertemuan Tingkat Menteri, Pertemuan Tingkat Pejabat Senior, dan pertemuan teknis di bawah SOM. Pertemuan teknis di bawah SOM terdiri atas cluster dan task force, yaitu : (a) Cluster on Natural Resources Development, diketuai oleh Indonesia (b) Cluster on Transport, Infrastructure, and Information, Communication, and Technology Development (TIICTD), diketuai oleh Brunei Darussalam (c) Cluster on Joint Tourism Development (JTD), diketuai Malaysia (d) Cluster on Small and Medium Enterprises Development (SMED), diketuai oleh Filipina. (e) Task Force on Customs, Immigration, Quarantine, and Security, diketuai oleh Filipina.

Salah satu isu yang menonjol dalam kerja sama ekonomi sub-regional termasuk BIMP-EAGA adalah sub-regional connectivity. Dalam hal ini, sub-regional connectivity diharapkan mendukung terwujudnya regional connectivity di wilayah ASEAN sebagaimana yang termaktub dalam ASEAN Master Plan on Connectivity.

BIMP-EAGA memandang penting konektivitas sebagai salah satu instrumen kunci dalam mewujudkan visi BIMP-EAGA sebagai salah satu lumbung pangan dan pusat pariwisata alam di ASEAN dan wilayah lain di Asia. Terkait hal ini para pemimpin BIMP-EAGA dalam pertemuannya di Hua Hin, 28 Oktober 2011 telah menetapkan BIMP-EAGA Infrastructure Project Pipeline (PIP).

Selain konektivitas dan pariwisata alam, fokus bidang kerja sama BIMP-EAGA adalah ketahanan pangan. BIMP-EAGA saat ini sedang melakukan pembahasan mengenai Food Basket Strategic Plan of Action sebagai upaya untuk mewujudkan visinya sebagai salah satu pusat lumbung pangan ASEAN dan wilayah lain di Asia.

Sedangkan pihak luar BIMP-EAGA yang selama ini membantu pengembangan kerja sama dimaksud adalah Asian Development Bank (ADB) sebagai development partner dan regional adviser; Jepang dan China sebagai development partner; GTZ sebagai strategic partner. Selain itu, BIMP-EAGA juga menjalin kerja sama dengan Northern Territory, Australia.

Sumber : djplkemenhub151
LONDON (20/2) – Indonesia mengajukan konsep penetapan Traffic Separation Scheme (TSS) dan Ship Reporting System (SRS) di Selat Lombok dan Selat Sunda dalam Sidang International Maritime Organization (IMO) Sub-Committee on Navigation, Communication, Search & Rescue (NCSR) ke-5 di Markas Besar International Maritime Organization (IMO) pada tanggal 19 s.d. 23 Februari 2018 di London, Inggris.

Konsep TSS yang diajukan Indonesia tentunya menunjukan keaktifan Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan maritim dalam mencapai poros maritim dunia. Demikian yang disampaikan Direktur Kenavigasian, Sugeng Wibowo pada hari ini (20/2) di London, Inggris.

Delegasi Indonesia diketuai oleh Staf Khusus Menteri Perhubungan bidang Organisasi Internasional, Dewa Made Sastrawan dan perwakilan dari Direktorat Kenavigasian dan Bagian Hukum & KSLN Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Atase Perhubungan RI di London, serta akademisi dari Institut Teknologi 10 November Surabaya.

"Kehadiran Delri di sidang IMO ini untuk mengemban tugas memuluskan penetapan Traffic Separation Scheme (TSS) atau konsep sistem rute kapal dan Ship Reporting System atau sistem pelaporan kapal di Selat Lombok dan Selat Sunda kepada IMO. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Presiden RI, Joko Widodo yang tertuang dalam nawa cita untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, salah satunya dengan cara menunjukkan dan memperkuat kedaulatan maritim Indonesia," kata Sugeng.

Lebih lanjut, Pengajuan tersebut menunjukkan mulai aktifnya Indonesia berinisiatif menentukan rute pergerakan kapal sebagai negara yang berdaulat atas wilayah perairan lautnya sendiri berdasarkan ketentuan internasional yang berlaku.

Sugeng menambahkan bahwa pengajuan tersebut diperlukan mengingat kedua selat dimaksud merupakan jalur transportasi laut internasional yang sangat vital dan strategis serta padat. Sebagai alur pelayaran internasional, kedua selat tersebut harus terjamin keselamatan pelayarannya.

Sidang IMO Sub-Committee NCSR ke-5 sendiri dipimpin oleh chairman, Mr. R. Lakeman dari Belanda, dengan vice chairman, Mr. N. Clifford dari New Zealand yang membahas tentang semua hal yang terkait dengan kenavigasian dan telekomunikasi pelayaran, termasuk analisis dan persetujuan atas ship routeing measures dan ships reporting system; persyaratan pengangkutan dan standar performa peralatan kenavigasian dan telekomunikasi; sistem Long-Range Identification and Tracking system (LRIT); pengembangan e-navigation serta hal-hal terkait Search and Rescue (SAR) serta Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS).

Sugeng juga mengatakan bahwa rencana Pengajuan Penetapan TSS di Selat Lombok dan Selat Sunda pada Sidang IMO Sub-Committee on NCSR ke-5 ini sebelumnya telah melewati beberapa kali studi, kajian, serta pembahasan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga serta Stakeholder terkait dan melalui pertemuan Cooperative Mechanism Meeting pada Sesi Cooperation Forum (CF) ke-10 di Kota Kinabalu, Malaysia pada tanggal 2 s.d. 3 Oktober 2017, yang dihadiri oleh 3 (tiga) Negara Pantai (Singapura, Malaysia, Indonesia), beberapa Negara Anggota IMO, serta Stakeholder pelayaran Internasional pengguna Selat Malaka dan Selat Singapura.

Sugeng menjelaskan, bahwa draft proposal Information Paper Indonesia terkait dengan Pengajuan TSS di Selat Lombok dan Selat Sunda telah disampaikan oleh Delegasi RI di sela-sela Sidang NCSR ke-5 dan masuk sebagai Agenda 3, Routeing Measures and Mandatory Ship Reporting System, yang telah dibahas hari Senin kemarin, 19 Februari 2018.

“Dokumen sudah kita submit, dan Chairman menyampaikan apresiasi kepada Indonesia atas hal tersebut. Chairman juga telah meminta kepada semua negara Anggota IMO untuk memberikan feedback terhadap proposal kita,” jelas Sugeng.

Setelah ini, menurut Sugeng, Delegasi RI masih memiliki tugas berat untuk memastikan dan menggalang dukungan dari negara-negara Anggoa IMO terhadap proposal tersebut mengingat pentingnya penetapan TSS di kedua Selat dimaksud bagi Indonesia.

“Penetapan TSS di Selat Sunda sudah menjadi kebutuhan untuk mewujudkan keselamatan pelayaran di kawasan tersebut, mengingat kapal yang melintasi Selat tersebut sudah mencapai 50.000 kapal setiap tahunnya, yang tentunya akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan perekonomian,” tambah Sugeng.

Sementara itu, Atase Perhubungan RI di London, Simson Sinaga menyatakan bahwa Pengajuan TSS di Selat Lombok dan Sunda menjadi kepentingan terbesar Indonesia pada Sidang NCSR ke-5 kali ini.

“Target kita pada Sidang ini adalah menggalang dukungan dari negara-negara anggota IMO serta Stakeholder lainnya, asehingga diharapkan Draft Penetapan TSS di kedua Selat tersebut dapat diadopsi pada Sidang IMO NCSR ke-6 tahun depan,” tegas Simson.

Untuk itu, Simson menambahkan bahwa Delegasi Indonesia juga akan melakukan pendekatan-pendekatan serta konsultasi dengan negara-negara besar pengguna Kedua Selat dimaksud, yaitu Australia, Singapura, China, Jepang dan Amerika Serikat.

Sebagai informasi, Traffic Separation Scheme (TSS) merupakan suatu skema pemisahan jalur lalu lintas pelayaran kapal-kapal yang berlawanan arah dalam suatu alur pelayaran yang ramai dan sempit serta banyaknya hambatan bernavigasi, misalnya alur pelayaran saat memasuki pelabuhan atau selat.

Penetapan TSS tentu saja mempertimbangkan kondisi lebar alur pelayaran, dimensi kapal, serta kepadatan lalu lintas pelayaran, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 129 Tahun 2016 Tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalansi di Perairan.

Sedangkan pertimbangan dalam penentuan dan penyusunan data teknis TSS mengacu pada hasil survey bathymetri, traffic density, channel cross section and alignment, navigational traffic patterns, water and wind current, serta visibility and ship controlling yang dianalisa dan dilakukan permodelan dengan menggunakan aplikasi IALA-Waterways Risk Assessment Program (IWRAP), yang merupakan Risk Assessment Tools yang biasa digunakan oleh Negara Anggota IMO dalam mengajukan Ships’ Routeing System dan Ships’ Reporting System.

Indonesia sendiri telah menetapkan 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) melintasi perairan nusantara dan laut territorial serta menetapkan Traffic Separation Scheme (TSS) serta Mandatory Straits Reporting System di Selat Malaka dan Selat Singapura melalui konsultasi yang intensif dengan negara-negara maritim dan IMO.

Sumber : djplkemenhub151
Guna mengantisipasi terjadinya pencemaran yang disebabkan kegiatan tank cleaning (pembersih tanki) kapal, khususnya di perairan Pulau Bintan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menginstruksikan kepada para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja Pulau Bintan, untuk melakukan kegiatan patroli dan pengawasan terhadap kegiatan tank cleaning.

Selain melakukan pengawasan, petugas juga diwajibkan melakukan pemeriksaan dokumen dan prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan tank cleaning.

Instruksi tersebut tertuang dalam Telegram Nomor 21/II/DN-18 tanggal 9 Februari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelabuhan Batam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjung Pinang, Kepala KSOP Kelas II Kijang, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjung Uban, serta para Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP), yaitu Kepala Pangkalan PLP Tanjung Priok, Tanjung Uban, Tanjung Perak, Bitung, dan Tual.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menegakan peraturan di bidang perlindungan lingkungan maritim demi terciptanya laut yang bebas dari pencemaran.

Sumber : djplkemenhub151
Mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrim tujuh hari kedepan, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan meminta semua pihak dibawah jajarannya untuk dapat mewaspadai dan mengantisipasi hal tersebut.

Dari hasil pemantauan Badan Meteorologi Kimatologi, dan Geofisika (BMKG), diperkirakan pada tanggal 18 hingga 24 Februari 2018, akan terjadi cuaca ekstrim dengan tinggi gelombang 2,5 - 4 meter dan hujan lebat, cuaca ektrim akan terjadi di perairan Laut Cina Selatan bagian utara, Samudera Hindia Barat Bengkulu, Samudera Hindia Selatan Jawa Timur hingga selatan Laut Timor, Samudera Pasifik Utara Laut Kepulauan Talaud dan Timur Filipina.

Mengantisipasi hal tersebut, para kepala UPT diminta untuk melakukan beberapa tindakan preventif. Diantaranya, melakukan pemantauan kondisi cuaca setiap hari melalui portal BMKG, untuk selanjutnya menyebarluaskan hasil pantauan kepada pengguna jasa. Sementara, operator kapal khususnya nakhoda, diminta untuk melakukan pemantauan cuaca sekurang-kurangnya enam jam sebelum berlayar guna mengajukan permohonan SPB.

Bila terjadi cuaca buruk saat pelayaran, nakhoda diharuskan segera melayari kapalnya ke tempat yang lebih aman.

Tak hanya itu, Kepala Pangkalan PLP dan Kepala Distrik Navigasi agar seluruh kapal patroli KPLP dan kapal negara Kenavigasian pada posisi siaga dan segera dilayarkan pada saat menerima informasi bahaya dan atau kecelakaan kapal.

Sumber : djplkemenhub151
Langganan: Postingan (Atom)

Februari 2018

Menyambut tahun ajaran baru 2018 – 2019, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta (STIP) akan membuka  pendaftaran baru SIPENCATAR 2018. Bagi lulusan SMU/ SMA/SMK dan lain-lain yang lagi cari kampus buat kuliah daftarkan  segera ke STIP dan pilihlah program studi yang diminati.


Adapun program studi di STIP yang dibuka oleh STIP, yaitu:
  1. Program Studi D.IV Nautika
  2. Program Studi D.IV Teknika
  3. Program Studi D.IV Kalk
Sekilas info persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar SIPENCATAR 2018 STIP adalah  :
  1. Program Studi D.IV Nautika, lulusan dari  SMU/MA IPA, SMK Pelayaran Jurusan Nautika, Diklat Pelaut IV Pembentukan Pelaut dan ANT-IV.
  2. Program Studi D.IV Teknika, lulusan dari  SMU/MA (IPA) / SMK Pelayaran Jurusan Teknika, SMK/MA Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika (kecuali audio video), Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Pendinginan dan Tata Udara dan Teknik Perkapalan untuk program Keahlian Instalasi Permesinan Kapal, Teknik Pengelasan Kapal, Teknik Instrumentasi Industri dan Teknik Mekatronika, Diklat Pelaut IV Pembentukan dan ATT-IV.
  3. Program Studi D.IV KALK, lulusan dari SMU/MA (IPA/IPS), SMK/MAK Jurusan Bidang Keahlian Bisnis, Manajemen Program  Keahlian Administrasi Perkantoran, Akuntansi, Pemasaran, Perbankan, Asuransi dan Usaha Kecil Menengah.
  4. Usia maksimum 23 tahun pada bulan September tahun pelaksanaan seleksi
  5. Jenis kelamin : Pria atau Wanita
  6. Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama masa pendidikan dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Asli dari Kelurahan / KUA
  7. Tinggi badan minimal Pria 160 cm dan Wanita 155 cm
  8. Bagi yang masih duduk di kelas XII SLTA wajib melampirkan Surat Keterangan dan Kepala Sekolah sebagai peserta ujian nasional
  9. KTP bagi peserta yang berusia diatas 17 Tahun
  10. Kartu Keluarga bagi yang belum memiliki KTP
  11. Akte Kelahiran
  12. Ijazah / STTB
  13. Nilai Ujian Nasional
  14. Pas Photo terbaru ukuran 4x6 cm berwarna latar belakang merah 2 lembar, Pas Photo terbaru ukuran 3x4 cm berwarna latar belakang merah 2 lembar
  15. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
  16. Tidak buta warna, memenuhi standar penglihatan,standar pendengaran, dan tidak menggunakan alat bantu penglihatan (kacamata/lensa kontak) dijelaskan dengan Surat Keterangan Dokter
  17. Sehat jasmani & rohani serta berkelakuan baik
  18. Membayar biaya pendaftaran, sesuai dengan ketentuan
Bagi yang berminat untuk jadi taruna & taruni kebanggaan STIP, simak  alur  “Tahapan Pendaftaran dan Seleksi Calon Taruna Diploma IV Tahun 2018” di bawah ini :
Jangan lewatkan kesempatan ini dan daftarkan  segera dirimu ke  “PENDAFTARAN ONLINE” :  www.sipencatar.dephub.go.id

Sumber : stipjakarta.dephub.go.id

Senin, 12 Pebruari 2018. Dalam rangka memeriahkan Dies Natalis ke-25 SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri, diselenggarakan berbagai macam acara baik kejuaran olahraga antar kelas maupun kegiatan kesenian. Adapun Tujuan dari rangkaian kegiatan tersebut adalah mengisi acara Dies Natalis dengan kegiatan yang positif, prestatif dan menghibur.

Dies Natalis merupakan suatu peringatan atas hari lahir, yang di dalam sejumlah besar budaya dianggap sebagai peristiwa penting yang menandai awal perjalanan kehidupan. Oleh karena itu, secara turun-temurun peringatan itu dirayakan dengan penuh syukur dan kebahagiaan.


Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan saat Dies Natalis SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri meliputi:
1. Upacara Pembukaan (Senin, 12 Pebruari 2018)

2. Lomba Adzan dan Qiro’ah (Senin, 12 Pebruari 2018)
3. Lomba Tradisional Gobak Sodor (Selasa, 13 Pebruari 2018)

4. Lomba Renang (Selasa, 13 Pebruari 2018)

5. Lomba Bola Volly (Rabu, 14 Pebruari 2018)

6. Lomba Futsal (Kamis, 15 Pebruari 2018)

7. Gerak Jalan dan Pentas Seni (Sabtu, 17 Pebruari 2018)

8. Acara Puncak sekaligus Penutupan (Rebana, Pemotongan Tumpeng & Orkes)



9. Pertunjukan Kesenian Tradisional Jaranan (Minggu, 18 Pebruari 2018)

Sumber : smkpelayaranhangtuahkediri.sch.id
Uji Kompetensi Keahlian (UKK) adalah bagian dari intervensi Pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Pelaksanaan UKK bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa pada level tertentu sesuai Kompetensi Keahlian yang ditempuh selama masa pembelajaran di SMK. UKK terdiri dari Ujian Praktik Kejuruan yang umumnya diselenggarakan sebelum pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Teori Kejuruan yang merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan Ujian Nasional.

Ujian Praktik Kejuruan dapat dilaksanakan menggunakan standar yang ditetapkan oleh industri, Lembaga Sertifikasi Profesi dan perangkat uji yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tempat-tempat uji kompetensi. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan UKK harus dinyatakan layak sebagai tempat uji kompetensi oleh koordinator Ujian Nasional Tingkat Provinsi atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Perangkat ujian praktik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersifat terbuka dan peserta uji dapat berlatih menggunakan perangkat ujian tersebut sebelum pelaksanaan ujian.

Secara umum perangkat Uji Kompetensi Keahlian terdiri atas :
  1. Kisi-kisi Soal/Ujian Teori kejuruan (KST). Kisi-kisi soal ujian Teori Kejuruan merupakan konsep, prinsip-prinsip, prosedur, materi,bahan, dan lain-lain yang harus dikuasai peserta uji dalam melaksanakan pekerjaan bidang tertentu. Kisi-kisi ujian Teori kejuruan terbuka untuk umum.
  2. Soal Teori Kejuruan (STK) adalah berupa soalpilihan ganda dengan 5 opsi jawaban. Soal Teori Kejuruan terdiri dari model Ujian Nasional Berbasis Kertas (Paper-based Test) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (Computer-based Test).
  3. Kisi-kisi Soal Praktik Kejuruan (KSP). Kisi-kisi soal ujian Praktik Kejuruan merupakan kompetensi utama Standar Kompetensi danKompetensi Dasar yang harus dikuasai peserta uji dalam melaksanakan pekerjaan bidang tertentu. Kisi-kisi ujian Praktik kejuruan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan perangkat ujian praktik kejuruan (Soal Praktik Kejuruan, LembarPedoman Penilaian, dan Instrumen Verifikasi)
  4. Soal Praktik Kejuruan (SPK) adalah berupa penugasanbagi peserta uji untuk membuat atau proses dan mengerjakan suatu produk/jasa
  5. Lembar Pedoman Penilaian Soal Praktik (PPsp) adalah rubrik yang digunakan untuk pemberian skor setiap komponen penilaian. Lembar penilaian memuat komponen penilaian, sub-komponen penilaian, pencapaian kompetensi, dan kriteria penilaian.
  6. Instrumen Verifikasi Penyelenggara Ujian Praktik Kejuruan (InV) adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kelayakan satuan pendidikan atau institusi lain sebagai tempat penyelenggaraan ujian Praktik Kejuruan. Instrumen verifikasi memuat standar persyaratan peralatan utama, standar persyaratan peralatan pendukung,standar persyaratan tempat/ruang serta memuat persyaratan penguji yang terdiri atas penguji internal dan eksternal
Adapun dokumen yang dapat diakses secara publik adalah :
  1. Kisi-kisi Ujian Teori Kejuruan
  2. Instrumen Ujian Praktik Kejuruan
  3. POS Ujian Nasional
  4. Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian
Sumber : psmk.kemdikbud.go.id
Prakerin (Praktek Kerja Industri) adalah kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di Dunia Usaha/Dunia Industri dalam upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu taruna/taruni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Hang Tuah Kediri dengan kompetensi (kemampuan) taruna/taruni sesuai bidangnya dan juga menambah bekal untuk masa–masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin banyak serta ketat dalam persaingannya seperti di masa sekarang ini khusunya dalam bidang ilmu pelayaran.

Untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan dan sesuai dengan tujuan Prakerin itu sendiri maka disusun Buku Panduan Prakerin Tahun 2018 untuk taruna/taruni yang sedang melakukan kegiatan di Dunia Usaha/Dunia Industri khususnya di perusahaan-perusahaan pelayaran dalam negeri.

Berikut ini Buku Panduan Prakerin yang sudah kami susun yang sudah disesuaikan dengan program keahlian masing-masing yaitu :
1. Nautika Kapal Niaga


2. Teknika Kapal Niaga

Senin, 5 Pebruari 2018. Dalam rangka menekan terjadinya gangguan Kamtibmas khususnya Preman, Premanisme, kenakalan remaja, penyalahgunaan Narkoba, KDRT, perkelahian antar kelompok masyarakat, pencegahan penyakit masyarakat, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta gangguan Kamtibmas lainnya, Polres Kediri menyelenggarakan sosialisasi Operasi Bina Kusuma Semeru 2018 yang dilaksanakan di Kampus 2 (Timur GOR).


Seperti yang disampaikan, Polres Kediri Kota akan menggelar Operasi Bina Kusuma Semeru selama 15 hari, terhitung mulai tanggal 5 sampai 18 Pebruari 2018. Operasi  Bina Kusuma Semeru 2018 lebih mengedepankan kegiatan preemtif yang didukung dengan kegiatan intelejen. Operasi bertujuan mencegah dan menekan terjadinya gangguan kamtibmas di wilayah Jawa Timur sehingga menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

Acara yang dihadiri taruna/taruni SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri Khususnya kelas X dan XI, dimulai pukul 09.00 WIB sampai 10.30 WIB berjalan lancar dan tertib. Para taruna/taruni sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut dan memahami apa yang disampaikan bapak-bapak Polres Kediri Kota. 

Diharapkan taruna/taruni SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri sebagai generasi yang paling rentan terhadap gangguan Kamtibmas bisa mengantasipasinya sesuai arahan yang diberikan Polres Kediri Kota.

Sumber : smkpelayaranhangtuahkediri.sch.id
 


Sabtu, 17 Pebruari 2018. Dies Natalis dalam pengertiannya merupakan suatu peringatan atas hari lahir yang di dalam sejumlah besar budaya dianggap sebagai peristiwa penting yang menandai awal perjalanan kehidupan. 
 
Dies natalis pasti mempunyai makna atau arti. Setiap lembaga pasti memiliki makna yang berbeda. Namun di setiap makna tersebut, pasti ada harapan agar lembaga tersebut menjadi lebih baik. Dan perayaan ini juga bermakna agar setiap orang di instansi tersebut dapat mengetahui kapan berdirinya instansi mereka. Dengan begitu, orang-orang dapat mengetahui sedikit sejarah yang dapat membuat mereka lebih menghargai para pendiri instansi tersebut dan lebih mencintai instansinya. 

Sebenarnya, dies natalis atau perayaan suatu lembaga tidak harus selalu dirayakan. Namun semua itu terserah kepada pihak lembaga, namun ada banyak hal yang bisa dilakukan saat acara perayaan dies natalis. 

Tahun ini SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri selaku lembaga pendidikan dalam bidang pelayaran menyelenggarakan serangkaian acara dan perlombaan untuk memeriahkan dies natalisnya yang ke-25.

Seperempat abad SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri telah berdiri, dalam perjalanannya mengalami banyak halang rintang dalam upaya memajukan pendidikan khususnya bidang pelayaran. Kemajuan demi kemajuan telah dicapai, banyak prestasi telah diukir para taruna/taruninya menjadikan SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri menjadi satu-satunya lembaga pendidikan kemaritiman terkemuka se-karisidenan Kediri.

Ribuan pelaut telah dicetak dan ribuan taruna/taruni telah ditempa di lembaga pendidikan ini, menjadikan mereka manusia-manusia yang kuat dan berkarakter kuat yang siap menghadapi tantangan global.

Akankah kedepannya SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri akan tetap eksis dan berdiri tegak? Semua itu tergantung kita semua sebagai warga kampus biru. Bukan mewahnya gedung yang harus dibangun atau lengkapnya sarana-prasarana yg harus dipenuhi akan tetapi hal yang paling menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan terletak pada keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya prestasi dan kesuksesan para taruna/taruninya.


Selamat untuk Dies Natalis SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri ke-25.
Semoga selalu jaya, berguna bagi Nusa dan Bangsa!
PRAKERIN (Praktek Kerja Industri) adalah kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di Dunia Usaha Atau Dunia Industri dalam upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu taruna/taruni SMK dengan kompetensi (kemampuan) peserta didik sesuai bidangnya dan juga menambah bekal untuk masa – masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semangkin banyak serta ketat dalam persaingannya seperti di masa sekarang ini.


Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan prosedur tertentu, bagi peserta didik dalam hal ini adalah taruna/taruni SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri yang bertujuan untuk magang disuatu tempat kerja, baik dunia usaha maupun didunia industri setidaknya sudah memiliki kemampuan dasar sesuai bidang yang digelutinya khususnya bidang pelayaran atau sudah mendapatkan bekal dari pembimbing disekolah untuk memiliki ilmu-ilmu dasar yang akan diterapkan dalam dunia usaha atau dunia Industri. 

Alasan utama mengapa para taruna/taruni harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dasar sesuai bidangnya agar dalam pelaksanaan Praktek Kerja Industri tidak mengalami kendala dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dasar yang kemungkinan besar dalam proses praktek kerja industri mendapatkan ilmu-ilmu baru yang tidak diajarkan di Lembaga Kejuruan terkait.


Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Industri ini diharapkan setiap taruna/taruni mampu mengikuti kegiatan kerja serta memahami kegiatan kerja yang dilakukan di dunia Usaha ataupun di dunia Industri agar taruna/taruni tersebut dapat mencapai serta mendapatkan sesuatu yang baik dan berguna bagi dirinya serta agar taruna/taruni tersebut mampu menunjukan kinerjanya secara maksimal apa yang telah dilakukannya selama berada di dunia Usaha atau dunia Industri sehingga mampu membuat dirinya diperhitungkan di dunia usaha atau dunia industri.


Prakerin memberikan dan sekaligus mengajarkan kepada anak didik akan dan bagaimana kehidupan di dunia kerja sesungguhnya, disamping ajang uji coba ilmu yang ia pelajari  dalam hal ini ilmu pelayaran.


Melalui Prakerin taruna/taruni diharapkan mampu memahami tentang bagaimana tata dan aturan di dunia industri/usaha, sehingga ketika ia nantinya tamat ia sudah benar-benar siap bekerja baik secara keilmuan maupun secara kejiwaan dan  mental.
JAKARTA (21/2) – ​Sebagai salah satu negara ASEAN, Indonesia melalui Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut turut mendukung terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui peningkatan kerjasama-kerjasama regional guna meningkatkan konektivitas di kawasan ASEAN.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui keterlibatan Indonesia pada kerjasama regional Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Peran dari institusi sub-kawasan BIMP-EAGA sangat penting sebagai perpanjangan tangan dari MEA untuk meningkatkan konektifitas dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi Negara anggota.
Demikian disampaikan oleh Direktur Lalulintas dan Angkutan Laut, Dwi Budi Sutrisno saat ditemui di kantor pusat Kementerian Perhubungan hari ini (21/2) di Jakarta.

“Sub-regional connectivity adalah salah satu isu yang menonjol dalam kerja sama ekonomi sub-regional termasuk BIMP-EAGA karena diharapkan dapat mendukung terwujudnya regional connectivity di wilayah ASEAN sebagaimana yang termaktub dalam ASEAN Master Plan on Connectivity,” jelas Dwi Budi.

Untuk itu, pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas, menurut Dwi, menjadi pokok pembahasan utama pada Sea Linkages Working Group yang diadakan pada Pertemuan BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting (SPM) ke-10, yang diselenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 11-14 Februari 2018 lalu.

Pada pertemuan dimaksud, Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Hubungan Ekonomi dan Kebudayaan, Raldi Koestoer, mengetuai Delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, BKPM, BPS, BNPP, Pemprov Kaltara, Kadin Sulawesi Selatan, serta Kadin Sulawesi Utara.

Adapun Ditjen Perhubungan Laut pada pertemuan dimaksud tergabung dalam Sea Linkage Working Group (SLWG) yang dipimpin oleh Malaysia sebagai ketuanya.
Dwi Budi, menjelaskan, bahwa pada SLWG, Indonesia telah mengupdate Priority Infrastructure Project (PIPs), proyek-proyek pembangunan dan pengembangan pelabuhan, yakni proyek Manado-Bitung Link (Bitung International Port Expansion), Manado-Bitung Link (Manado Port Expansion), dan Makassar New Port.

Dwi berujar bahwa, proyek Bitung International Port Expansion Fase I telah selesai pada tahun 2017 kemarin, sedangkan Fase II rencananya akan berlangsung mulai 2018 hingga 2021, di antaranya reklamasi pada sisi selatan, dredging, lanjutan pembangunan dermaga 4 dan pembangunan pergudangan.

“Rencananya kita akan menyelesaikan Rencana Induk Pelabuhan pada tahun 2018, sehingga diharapkan pembangunan konstruksi dapat dimulai pada tahun 2019, sedangkan Fase III akan kita mulai pada tahun 2021-2024,” jelas Dwi.

Sedangkan proyek Manado Port Expansion Fase I (2018-2021) meliputi pembangunan dermaga, reklamasi untuk container yard serta pembangunan trestle telah dimulai dan diharapkan selesai tepat waktu sehingga dapat dilanjutkan ke Fase II (2021-2024) di mana akan dilakukan pembangunan dermaga reklamasi untuk container yard dan perluasan container yard dan dilanjutkan ke Fase III, yang rencananya akan dilaksanakan pada kurun waktu 2024-2029.

Adapun untuk Proyek Makassar New Port telah memasuki Fase I (2018-2021), yang meliputi pembangunan dermaga, reklamasi untuk container yard, dredging breakwater dan akses jalan. Pada fase ini disiapkan juga untuk pembangunan terminal container dengan kapasitas 1 Juta TEUs per tahun.

Pada SLWG ini, Indonesia juga membahas mengenai update proyek-proyek Strategis (Strategic Priority), meliputi Davao-General Santos-Bitung Shipping Services dan Non-Convention Sized Ship.
“Rute Davao-General Santos-Bitung ini direncanakan dapat dimulai pada bulan Maret 2018 mendatang. Kemarin kita sudah membahas usulan penggunaan kapal berkapasitas 120 TEUs dan 200 penumpang untuk melayani rute ini dan juga mengenai komoditi yang dapat diangkut, yaitu ikan, agrikultur, steel bars, artonmiz asphalt/concrete instant, buah kalengan, dan commercial goods,” kata Dwi.

Namun demikian, Dwi menambahkan bahwa masih perlu dilakukan konsolidasi dengan Kementerian/Lembaga/Institusi terkait mengenai persetujuan dan perizinan, serta keberlangsungan rute ini.

Pada SLWG, dibahas pula mengenai Non-Convention Sized Ship, yaitu mengenai keberlanjutan dari shipping services di antara negara-negara anggota BIMP-EAGA yang memungkinkan terlaksananya kegiatan ekspor-impor barang-barang komersial. Adapun pelaksanaannya akan dilakukan secara bilateral melalui MOU on NCSS antara negara anggota BIMP-EAGA. “Rencananya, kita akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Malaysia pada bulan Maret mendatang,” tambah Dwi.

Selain proyek-proyek terkait Sektor Transportasi, pada SLWG ini dibahas pula mengenai kemungkinan untuk meningkatkan jumlah rute pelayaran cruise di antara negara-negara anggota BIMP-EAGA, yang merupakan proyek yang berkaitan dengan Sektor Pariwisata. Dengan meningkatnya rute pelayaran cruise diharapkan secara otomatis dapat meningkatkan jumlah turis. Penyediaan infrastruktur yang memadai oleh setiap negara anggota tentunya diperlukan guna mencapai output yang diharapkan.

Terkait hal tersebut, Indonesia telah menawarkan 4 (empat) Pelabuhan sebagai destinasi wisata dalam wilayah BIMP EAGA untuk dikembangkan, yaitu Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Bitung/Manado, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Tarakan.

“Untuk proyek ini, kita membutuhkan dukungan dari Sektor Pariwisata dalam bentuk promosi dan pemasaran, sehingga pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana pelabuhan diharapkan dapat berkembang seiring dengan meningkatnya daya Tarik wisatawan untuk berkunjung,” tutup Dwi.
Sebagai informasi, kerja sama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dibentuk secara resmi pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-1 di Davao City, Filipina pada tanggal 26 Maret 1994. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara BIMP-EAGA. Para pelaku usaha diharapkan menjadi motor penggerak kerja sama dimaksud sedangkan pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator.

Wilayah Indonesia yang menjadi anggota BIMP-EAGA adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Pertemuan tertinggi BIMP-EAGA adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kemudian Pertemuan Tingkat Menteri, Pertemuan Tingkat Pejabat Senior, dan pertemuan teknis di bawah SOM. Pertemuan teknis di bawah SOM terdiri atas cluster dan task force, yaitu : (a) Cluster on Natural Resources Development, diketuai oleh Indonesia (b) Cluster on Transport, Infrastructure, and Information, Communication, and Technology Development (TIICTD), diketuai oleh Brunei Darussalam (c) Cluster on Joint Tourism Development (JTD), diketuai Malaysia (d) Cluster on Small and Medium Enterprises Development (SMED), diketuai oleh Filipina. (e) Task Force on Customs, Immigration, Quarantine, and Security, diketuai oleh Filipina.

Salah satu isu yang menonjol dalam kerja sama ekonomi sub-regional termasuk BIMP-EAGA adalah sub-regional connectivity. Dalam hal ini, sub-regional connectivity diharapkan mendukung terwujudnya regional connectivity di wilayah ASEAN sebagaimana yang termaktub dalam ASEAN Master Plan on Connectivity.

BIMP-EAGA memandang penting konektivitas sebagai salah satu instrumen kunci dalam mewujudkan visi BIMP-EAGA sebagai salah satu lumbung pangan dan pusat pariwisata alam di ASEAN dan wilayah lain di Asia. Terkait hal ini para pemimpin BIMP-EAGA dalam pertemuannya di Hua Hin, 28 Oktober 2011 telah menetapkan BIMP-EAGA Infrastructure Project Pipeline (PIP).

Selain konektivitas dan pariwisata alam, fokus bidang kerja sama BIMP-EAGA adalah ketahanan pangan. BIMP-EAGA saat ini sedang melakukan pembahasan mengenai Food Basket Strategic Plan of Action sebagai upaya untuk mewujudkan visinya sebagai salah satu pusat lumbung pangan ASEAN dan wilayah lain di Asia.

Sedangkan pihak luar BIMP-EAGA yang selama ini membantu pengembangan kerja sama dimaksud adalah Asian Development Bank (ADB) sebagai development partner dan regional adviser; Jepang dan China sebagai development partner; GTZ sebagai strategic partner. Selain itu, BIMP-EAGA juga menjalin kerja sama dengan Northern Territory, Australia.

Sumber : djplkemenhub151
LONDON (20/2) – Indonesia mengajukan konsep penetapan Traffic Separation Scheme (TSS) dan Ship Reporting System (SRS) di Selat Lombok dan Selat Sunda dalam Sidang International Maritime Organization (IMO) Sub-Committee on Navigation, Communication, Search & Rescue (NCSR) ke-5 di Markas Besar International Maritime Organization (IMO) pada tanggal 19 s.d. 23 Februari 2018 di London, Inggris.

Konsep TSS yang diajukan Indonesia tentunya menunjukan keaktifan Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan maritim dalam mencapai poros maritim dunia. Demikian yang disampaikan Direktur Kenavigasian, Sugeng Wibowo pada hari ini (20/2) di London, Inggris.

Delegasi Indonesia diketuai oleh Staf Khusus Menteri Perhubungan bidang Organisasi Internasional, Dewa Made Sastrawan dan perwakilan dari Direktorat Kenavigasian dan Bagian Hukum & KSLN Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Atase Perhubungan RI di London, serta akademisi dari Institut Teknologi 10 November Surabaya.

"Kehadiran Delri di sidang IMO ini untuk mengemban tugas memuluskan penetapan Traffic Separation Scheme (TSS) atau konsep sistem rute kapal dan Ship Reporting System atau sistem pelaporan kapal di Selat Lombok dan Selat Sunda kepada IMO. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Presiden RI, Joko Widodo yang tertuang dalam nawa cita untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, salah satunya dengan cara menunjukkan dan memperkuat kedaulatan maritim Indonesia," kata Sugeng.

Lebih lanjut, Pengajuan tersebut menunjukkan mulai aktifnya Indonesia berinisiatif menentukan rute pergerakan kapal sebagai negara yang berdaulat atas wilayah perairan lautnya sendiri berdasarkan ketentuan internasional yang berlaku.

Sugeng menambahkan bahwa pengajuan tersebut diperlukan mengingat kedua selat dimaksud merupakan jalur transportasi laut internasional yang sangat vital dan strategis serta padat. Sebagai alur pelayaran internasional, kedua selat tersebut harus terjamin keselamatan pelayarannya.

Sidang IMO Sub-Committee NCSR ke-5 sendiri dipimpin oleh chairman, Mr. R. Lakeman dari Belanda, dengan vice chairman, Mr. N. Clifford dari New Zealand yang membahas tentang semua hal yang terkait dengan kenavigasian dan telekomunikasi pelayaran, termasuk analisis dan persetujuan atas ship routeing measures dan ships reporting system; persyaratan pengangkutan dan standar performa peralatan kenavigasian dan telekomunikasi; sistem Long-Range Identification and Tracking system (LRIT); pengembangan e-navigation serta hal-hal terkait Search and Rescue (SAR) serta Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS).

Sugeng juga mengatakan bahwa rencana Pengajuan Penetapan TSS di Selat Lombok dan Selat Sunda pada Sidang IMO Sub-Committee on NCSR ke-5 ini sebelumnya telah melewati beberapa kali studi, kajian, serta pembahasan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga serta Stakeholder terkait dan melalui pertemuan Cooperative Mechanism Meeting pada Sesi Cooperation Forum (CF) ke-10 di Kota Kinabalu, Malaysia pada tanggal 2 s.d. 3 Oktober 2017, yang dihadiri oleh 3 (tiga) Negara Pantai (Singapura, Malaysia, Indonesia), beberapa Negara Anggota IMO, serta Stakeholder pelayaran Internasional pengguna Selat Malaka dan Selat Singapura.

Sugeng menjelaskan, bahwa draft proposal Information Paper Indonesia terkait dengan Pengajuan TSS di Selat Lombok dan Selat Sunda telah disampaikan oleh Delegasi RI di sela-sela Sidang NCSR ke-5 dan masuk sebagai Agenda 3, Routeing Measures and Mandatory Ship Reporting System, yang telah dibahas hari Senin kemarin, 19 Februari 2018.

“Dokumen sudah kita submit, dan Chairman menyampaikan apresiasi kepada Indonesia atas hal tersebut. Chairman juga telah meminta kepada semua negara Anggota IMO untuk memberikan feedback terhadap proposal kita,” jelas Sugeng.

Setelah ini, menurut Sugeng, Delegasi RI masih memiliki tugas berat untuk memastikan dan menggalang dukungan dari negara-negara Anggoa IMO terhadap proposal tersebut mengingat pentingnya penetapan TSS di kedua Selat dimaksud bagi Indonesia.

“Penetapan TSS di Selat Sunda sudah menjadi kebutuhan untuk mewujudkan keselamatan pelayaran di kawasan tersebut, mengingat kapal yang melintasi Selat tersebut sudah mencapai 50.000 kapal setiap tahunnya, yang tentunya akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan perekonomian,” tambah Sugeng.

Sementara itu, Atase Perhubungan RI di London, Simson Sinaga menyatakan bahwa Pengajuan TSS di Selat Lombok dan Sunda menjadi kepentingan terbesar Indonesia pada Sidang NCSR ke-5 kali ini.

“Target kita pada Sidang ini adalah menggalang dukungan dari negara-negara anggota IMO serta Stakeholder lainnya, asehingga diharapkan Draft Penetapan TSS di kedua Selat tersebut dapat diadopsi pada Sidang IMO NCSR ke-6 tahun depan,” tegas Simson.

Untuk itu, Simson menambahkan bahwa Delegasi Indonesia juga akan melakukan pendekatan-pendekatan serta konsultasi dengan negara-negara besar pengguna Kedua Selat dimaksud, yaitu Australia, Singapura, China, Jepang dan Amerika Serikat.

Sebagai informasi, Traffic Separation Scheme (TSS) merupakan suatu skema pemisahan jalur lalu lintas pelayaran kapal-kapal yang berlawanan arah dalam suatu alur pelayaran yang ramai dan sempit serta banyaknya hambatan bernavigasi, misalnya alur pelayaran saat memasuki pelabuhan atau selat.

Penetapan TSS tentu saja mempertimbangkan kondisi lebar alur pelayaran, dimensi kapal, serta kepadatan lalu lintas pelayaran, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 129 Tahun 2016 Tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalansi di Perairan.

Sedangkan pertimbangan dalam penentuan dan penyusunan data teknis TSS mengacu pada hasil survey bathymetri, traffic density, channel cross section and alignment, navigational traffic patterns, water and wind current, serta visibility and ship controlling yang dianalisa dan dilakukan permodelan dengan menggunakan aplikasi IALA-Waterways Risk Assessment Program (IWRAP), yang merupakan Risk Assessment Tools yang biasa digunakan oleh Negara Anggota IMO dalam mengajukan Ships’ Routeing System dan Ships’ Reporting System.

Indonesia sendiri telah menetapkan 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) melintasi perairan nusantara dan laut territorial serta menetapkan Traffic Separation Scheme (TSS) serta Mandatory Straits Reporting System di Selat Malaka dan Selat Singapura melalui konsultasi yang intensif dengan negara-negara maritim dan IMO.

Sumber : djplkemenhub151
Guna mengantisipasi terjadinya pencemaran yang disebabkan kegiatan tank cleaning (pembersih tanki) kapal, khususnya di perairan Pulau Bintan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menginstruksikan kepada para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja Pulau Bintan, untuk melakukan kegiatan patroli dan pengawasan terhadap kegiatan tank cleaning.

Selain melakukan pengawasan, petugas juga diwajibkan melakukan pemeriksaan dokumen dan prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan tank cleaning.

Instruksi tersebut tertuang dalam Telegram Nomor 21/II/DN-18 tanggal 9 Februari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelabuhan Batam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjung Pinang, Kepala KSOP Kelas II Kijang, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjung Uban, serta para Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP), yaitu Kepala Pangkalan PLP Tanjung Priok, Tanjung Uban, Tanjung Perak, Bitung, dan Tual.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menegakan peraturan di bidang perlindungan lingkungan maritim demi terciptanya laut yang bebas dari pencemaran.

Sumber : djplkemenhub151
Mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrim tujuh hari kedepan, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan meminta semua pihak dibawah jajarannya untuk dapat mewaspadai dan mengantisipasi hal tersebut.

Dari hasil pemantauan Badan Meteorologi Kimatologi, dan Geofisika (BMKG), diperkirakan pada tanggal 18 hingga 24 Februari 2018, akan terjadi cuaca ekstrim dengan tinggi gelombang 2,5 - 4 meter dan hujan lebat, cuaca ektrim akan terjadi di perairan Laut Cina Selatan bagian utara, Samudera Hindia Barat Bengkulu, Samudera Hindia Selatan Jawa Timur hingga selatan Laut Timor, Samudera Pasifik Utara Laut Kepulauan Talaud dan Timur Filipina.

Mengantisipasi hal tersebut, para kepala UPT diminta untuk melakukan beberapa tindakan preventif. Diantaranya, melakukan pemantauan kondisi cuaca setiap hari melalui portal BMKG, untuk selanjutnya menyebarluaskan hasil pantauan kepada pengguna jasa. Sementara, operator kapal khususnya nakhoda, diminta untuk melakukan pemantauan cuaca sekurang-kurangnya enam jam sebelum berlayar guna mengajukan permohonan SPB.

Bila terjadi cuaca buruk saat pelayaran, nakhoda diharuskan segera melayari kapalnya ke tempat yang lebih aman.

Tak hanya itu, Kepala Pangkalan PLP dan Kepala Distrik Navigasi agar seluruh kapal patroli KPLP dan kapal negara Kenavigasian pada posisi siaga dan segera dilayarkan pada saat menerima informasi bahaya dan atau kecelakaan kapal.

Sumber : djplkemenhub151
Langganan: Postingan ( Atom )
Copyright © 2014, SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI Allrights Reserved